IKAPI Laksanakan Konferensi Kerja Nasional 2023, Arys: IKAPI Harus Perkuat Kolaborasi dan Transformasi
IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia melaksanakan Konferensi Kerja Nasional 2023 selama 2 hari Jumat-Sabtu (10-11 Maret 2023). Konferensi Kerja Nasional 2023 (Konkernas 2023) ini dilaksanakan secara hibrida dan diikuti oleh semua IKAPI daerah di 19 Provinsi.
Pelaksanaan Konferensi Kerja Nasional 2023 (Konkernas 2023) ini didasarkan atas Anggaran Dasar Ikapi pasal 25, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31, serta Anggaran Rumah Tangga Ikapi pasal 49, pasal 52 dan pasal 53.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Konferensi Kerja Nasional 2023 (Konkernas 2023) ini yakni:
1. Membahas Pelaksanaan Program Kerja tahun 2023 dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksaaan program kerja tersebut.
2. Mensosialisasikan program kerja Ikapi tahun 2023.
3. Membahas pelaksanaan Renstra 2020-2025.
4. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
Pelaksanaan Konferensi Kerja Nasional 2023 (Konkernas 2023) ini diikuti oleh Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Daerah (maksimal 6 orang hadir secara daring) dan peserta yang diundang oleh Pengurus Pusat dengan status sebagai Peninjau.
Dalam sambutannya pada Pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) pada Jumat 10 Maret 2023, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Arys Hilman menyebutkan bahwa Konkernas merupakan amanat organisasi sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Ikapi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
Konferensi Kerja Nasional ini diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun yang membahas hasil-hasil Munas dan atau mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program kerja tahun berjalan dan atau mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menyusun rencana kebijakan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.
Arys Hilman juga menyebutkan, berdasarkan Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga, Konferensi Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam keadaan mendesak, Konferensi Kerja Nasional dapat diadakan sebelum waktunya atas permintaan Pengurus Pusat atau setidak-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengurus Daerah.
Selain itu, Konferensi Kerja Nasional diikuti oleh Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Pengurus Daerah, untuk membahas pelaksanaan program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional yang lalu dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
Menurut Arys, walaupun PPKM telah dicabut, namun karena keterbatasan sumber daya IKAPI sebagai dampak pandemi Covid-19, IKAPI masih menyelenggarakan kegiatan ini secara daring.
"Saya berharap situasi tahun ini akan lebih baik dan kita akan menggelar Konkernas berikutnya secara tatap muka."
Kendati demikian, Arys atas nama IKAPI menyampaikan terima kasih kepada Jakarta Experience Board atau JXB yang telah mendukung Konferensi Kerja Nasional ini.
"Semoga kerja sama Ikapi-JXB yang terjalin sejak penyelenggaraan Kongres ke-33 Asosiasi Penerbit Internasional (IPA) pada November 2022 dapat terus berlanjut."
Arys juga menambahkan bahwa penyelenggaraan Kongres IPA pada tahun lalu menjadi batu pijakan penting kegiatan organisasi di tingkat internasional. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menyatakan bahwa Ikapi turut aktif dalam asosiasi penerbit buku di tingkat internasional dan berkewajiban memelihara hubungan dan mewakili Indonesia dalam organisasi-organisasi tersebut. Ikapi melakukan kegiatan kerja sama dalam berbagai bidang penerbitan buku dengan organisasi penerbit negara lainnya dan organisasi asosiasi penerbit buku tingkat internasional demi kemajuan dunia perbukuan dan membantu membangun citra perbukuan nasional.
"Kita bersyukur bahwa Kongres IPA berjalan dengan lancar. Lebih dari 500 peserta dari 61 negara hadir pada kegiatan tersebut. Para peserta juga berkesempatan mengunjungi Indonesia International Book Fair (IIBF) 2022 yang sengaja kita geser pelaksanaannya dari September ke November agar dapat berlangsung bersamaan dengan kongres tersebut. Ketua IPA Sheikha Bodour Al Qasimi dan para anggota Komite Eksekutif hadir pada hari pembukaan IIBF dan secara khusus berdialog dengan para penerbit anggota Ikapi. IPA memberikan akses eksklusif kepada anggota Ikapi untuk menimba ilmu penerbitan melalui program Inspire yang mereka adakan," jelasnya.
Arys lanjut menjelaskan, bahwa IPA juga mengadakan kunjungan kehormatan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada kedua Kementerian, mereka menyatakan keprihatinan atas isu-isu yang terkait dengan penerbitan di Indonesia, antara lain masalah ISBN, HET, penjualan buku bajakan secara masif di lokapasar daring, dan kepermisifan sivitas akademika perguruan tinggi terhadap penggandaan ilegal buku-buku dengan alasan pendidikan.
"Dalam keterbatasan ruang gerak, pada tahun lalu juga kita masih dapat mengadakan kegiatan lain. Festival Hari Buku Nasional (FHBN) sebagai program nasional yang dijalankan pengurus daerah untuk menggairahkan dunia perbukuan, berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dan dibuka oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa," ungkap Arys.
Dalam hal kebijakan perbukuan, Arys menambahkan, Ikapi terlibat dalam penyusunan sejumlah regulasi, antara lain peraturan menteri tentang perjenjangan buku pendidikan, penilaian buku nonteks, akreditasi penerbit, dan penggunaan sekunder hak salin buku melalui lembaga manajemen kolektif. Bersama Kemendikbud, kita juga berupaya keras agar segera terwujud Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk penulis, editor, desainer, dan ilustrator. Upaya ini penting agar standar kompetensi kerja dapat berlaku untuk semua pihak demi perbaikan kualitas para pelaku perbukuan. Saat ini, misalnya, untuk penulis dan editor, baru ada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) yang berlaku khusus pula.
Selain itu, Arys memaparkan beberapa kendala yang masih dihadapi oleh IKAPI, utamanya terkait kebijakan pemerintah, seperti masalah ISBN yang belakangan sangat meresahkan penerbit, utamanya yang bagi 907 Anggota IKAPI yang memiliki Kartu Tanda Anggota aktif. Termasuk pula masalah HET.
"Kita masih menghadapi sejumlah persoalan terkait kebijakan pemerintah. Kendala pendaftaran ISBN berlangsung sepanjang tahun kendati pengurus pusat telah melayangkan surat keberatan dan bertemu berkali-kali dengan pemegang kebijakan bahkan mendorong pembentukan satuan tugas pengawasan pelayanan ISBN. Dalam hal buku pendidikan, isu HET masih saja menjadi kendala. Sebagian penerbit menolak sama sekali HET, sementara sebagian lagi memilih untuk memperbaiki nilai HET," paparnya.
Atas persoalan-persoalan semacam itu, Arys mengajak semua anggota IKAPI, termasuk pula yang berada dalam ekosistem perbukuan untuk kembali meneguhkan sikap untuk tetap berjalan bersama para pemegang kebijakan.
"Sikap tegas dan bahkan keras telah disampaikan dalam kedua isu tersebut, namun kita tetap memegang prinsip kolaborasi, bekerja sama dalam memperbaiki kondisi. Dalam hal ini, kemajuan tampak. Kami mendapatkan informasi, misalnya, bahwa Kemendikbud akan mengadakan kunjungan kepada para penerbit di beberapa provinsi untuk membahas HET. Sementara, Perpusnas tidak lagi berkeras tentang persyaratan perjanjian hak cipta penerbit dengan penulis atau pemegang hak cipta dalam pengajuan ISBN," terang Arys.
Dalam acara Konferensi Kerja Nasional 2023 IKAPi ini berbagai evaluasi kegiatan tahun lalu maupun program kerja tahun ini akan disampaikan pada beberapa sesi, baik menyangkut masalah organisasi, hubungan internasional, kebijakan, hubungan antardaerah, minat baca, riset, hukum, pelatihan, Ikapi Store, maupun dalam kesekretariatan dan keuangan.
Sebagai ketua umum, Arys menyadari tidak mudah menjalankan program baik di tingkat pengurus pusat maupun pengurus daerah dalam kondisi yang masih serba terbatas. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada semua pengurus atas komitmen dan dedikasi dalam menjalankan roda organisasi. Voluntarisme yang Ibu/Bapak perlihatkan sangat penting demi tercapainya cita-cita kita selaku asosiasi para penerbit dalam berpartisipasi membangun bangsa.
"Oleh sebab itu, IKAPI harus terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihal dan terus melakukan transformasi untuk membangung IKAPI yang lebih kuat, utamanya dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Meski begitu, saya juga menyadari banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi hingga tahun ketiga kepengurusan kami. Dengan tulus, apalagi saat ini kita sedang menjelang bulan Ramadhan, kami memohon maaf. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanan kita di masa depan. Terima kasih," pungkasnya.