Rapat Paripurna Pembahasan RUU Pilkada Dipercepat, Ada Apa?

PUSTAKAWANMENULIS.COM - RUU Pilkada sudah tidak di bahas sejak Oktober 2023, sehingga tidak masuk dalam Prolegnas 2024. Akan tetapi tiba-tiba, ketika MK memutuskan perubahan pasal- pasal tertentu, maka tidak sampai 24 jam langsung Baleg DPR melakukan rapat pembahasan RUU Pilkada dan kemudian besok disahkan jadi UU melalui Paripurna DPR.

Hal ini dikonfirmasi berdasarkan tangkapan layar surat yang beredar dan disebarkan melalui Whatsup. Disebutkan perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Agustus 2024. Undangan ini ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI.

Surat yang beredar dengan Nomor : B/9827/LG.02.03/8/2024 ini, ditandatangani ARINI JAYANTI, S.H., M.H yang merupakan KEPALA BIRO PERSIDANGAN I atas nama PIMPINAN SEKRETARIS JENDERAL tertanggal 21 Agustus 2024.

Dalam isi surat disebutkan bahwa "Berdasarkan Perubahan Kedua Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Agustus 2024, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna."

Sesuai surat tersebut juga disebutkan agenda acara yakni "Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang."

Prof Denny Indrayana, Pengamat Hukum Tata Negara, menilai, bahwa pembahasan Undang-undang Pilkada yang dilakukan DPR, dianggap berencana untuk menganulir putusan MK.

"Hari ini DPR ingin menganulir putusan MK yang kemarin gitu. Jadi kalau ditanya apa pendapatnya, upaya DPR menganulir putusan MK itu pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi. Karena putusan MK menurut UUD final and binding harus dilaksanakan tidak boleh dianulir oleh DPR dan Presiden sekali pun," kata Prof Denny pada Rabu (21/8) seperti dikutip dari laman Kumparan.com.

Denny berpendapat, seluruh pihak harus mengambil peran untuk mengkritik upaya tersebut. Meski belakangan, menurutnya pelanggaran terhadap konstitusi sudah biasa dilakukan.

"Sayangnya kan pelanggaran konstitusi ini dalam beberapa waktu terakhir semacam jamak saja, enggak ada masalah tiba-tiba syarat calon presiden berubah di MK dan MK juga."

Oleh karena itu, Denny menegaskan seharusnya upaya Baleg DPR RI yang sampai mengambil alih ini sudah keluar konstitusi, sehingga harus melakukan kritik keras karena melanggar konstitusi.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa terjadi perang antara putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahmakah Konstitusi (MK) terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah di rapat Baleg hari ini, Rabu (21/8). Jika merujuk pada putusan MA Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, syarat batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Serta, untuk calon bupati dan wakil bupati berusia paling rendah 25 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, calon gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Serta, untuk calon bupati dan wakil bupati berusia paling rendah 25 tahun. Sehingga sangat tegas menyebutkan bahwa batas usia calon, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam putusan ini MA juga menyatakan, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Perseteruan hasil putusan MK dan MA hari ini, Rabu (21/8) terjadi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Dalam pembukaan rapat Baleg, Wakil Ketua Baleg DPR RI Acmad Baidowi membantah pembahasan ini dilakukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.

Meski demikian, sebagian masyarakat menganggap pembahasan ini bersifat misterius, sebab tidak menjadi bagian dari Prolegnas DPR RI.

Baleg DPR RI yang berencana melakukan Revisi UU Pilkada pada hari ini, dianggap ingin membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menelurkan putusan soal persyaratan parpol soal tak lagi butuh jumlah kursi untuk memajukan calon di Pilkada. Termasuk mempertahankan batas usia calon kepala daerah, yang berbeda dengan keputusan MA.

Akibat perbedaan putusan ini, hari ini, rapat di Baleg DPR RI mengalami ketegangan. Bahkan Polisi bersenjata lengkap pun terlihat di dalam gedung DPR RI.